Operasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis telah dihentikan sementara. Hal ini telah menarik perhatian berbagai pihak, terutama di bidang manajemen program pangan dan perlindungan lingkungan hidup.
Pentingnya Pengelolaan Lingkungan dalam Program MBG
Ketua Harian PermataLingga, Mumu, menekankan bahwa program nasional seperti MBG harus mempertimbangkan dampak ekologis sejak fase perencanaan hingga operasional dapur. Menurutnya, pembuangan limbah dari dapur skala besar tanpa sistem yang memadai dapat merusak lingkungan, khususnya di daerah dengan sumber air dan sungai yang melimpah seperti Ciamis.
“Tujuan dari program MBG adalah untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi pelaksanaannya tidak boleh menciptakan masalah lingkungan baru,” ucap Mumu.
Penutupan Sementara Dapur SPPG di Ciamis
Keputusan untuk menghentikan sementara operasi dapur SPPG di Ciamis diambil setelah pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kesiapan fasilitas dapur di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) dalam surat resmi tertanggal 10 Maret 2026 memerintahkan penghentian sementara operasional sejumlah dapur MBG di Jawa Barat setelah pengawasan menemukan beberapa dapur belum memenuhi standar sanitasi.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi dan Instalasi Pengolahan Air Limbah
Dokumen tersebut mencatat bahwa sejumlah dapur belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), meskipun telah beroperasi lebih dari 30 hari. BGN juga mencatat beberapa dapur belum menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan sesuai dengan ketentuan teknis program MBG.
Pentingnya Pengawasan Lingkungan
Mumu menegaskan bahwa persoalan lingkungan harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program di tingkat daerah. “Ketika dapur skala besar beroperasi setiap hari, itu secara otomatis menghasilkan limbah organik dan air buangan. Jika limbah ini tidak dikelola melalui IPAL, itu bisa langsung masuk ke lingkungan dan merusak ekosistem,” jelasnya.
Ancaman Pencemaran Sungai dan Lingkungan
Mumu memperingatkan bahwa Ciamis memiliki banyak aliran sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Jika dapur MBG membuang limbah tanpa pengolahan yang benar, dampaknya dapat merusak kualitas air yang digunakan warga. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pengelola dapur harus menjadikan pengelolaan limbah sebagai prioritas utama, bukan hanya sebagai syarat administratif.
Peran DPRD dalam Pengawasan Program
Lebih lanjut, Mumu berpendapat bahwa lembaga legislatif memiliki peran penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai aturan. Setiap komisi di DPRD Kabupaten Ciamis memiliki ruang pengawasan yang berbeda, yang melibatkan tata pemerintahan, sektor ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, serta kesejahteraan rakyat.
“Program ini menyangkut kesehatan generasi bangsa sekaligus keberlanjutan lingkungan. Semua pihak harus menjalankan tugasnya secara serius,” tegas Mumu.
Harapan dan Proyeksi Masa Depan
Mumu berharap penutupan operasional dapur di Ciamis dapat menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pengelola program. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan lingkungan terhadap operasional dapur MBG. “Program nasional sebesar ini harus berjalan dengan standar tinggi. Pengelolaan limbah, sanitasi, dan kesehatan lingkungan harus menjadi perhatian utama,” tutur Mumu.
