Pj Sekda Kepri Paparkan Kinerja dan Tantangan Strategis Saat Kunjungan Komisi IX DPR RI

Tanjungpinang menyaksikan kunjungan kerja yang signifikan dari Komisi IX DPR RI pada Rabu (22/4). Dalam kesempatan ini, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, mewakili Gubernur H Ansar Ahmad, untuk memaparkan kinerja dan tantangan strategis yang dihadapi provinsi ini. Kunjungan ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan mendalami kebijakan sektor kesehatan, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial di daerah dengan kompleksitas geografis yang tinggi.

Kinerja Pj Sekda Kepri dalam Pertumbuhan Ekonomi

Luki Zaiman Prawira memulai presentasinya dengan menyampaikan pencapaian ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Menurut data, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini mencapai 6,94 persen pada tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi di Sumatera. Ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan yang ada, perekonomian Kepri tetap menunjukkan tren positif.

Namun, Luki juga menekankan bahwa pemerataan pembangunan menjadi salah satu tantangan utama. Dengan wilayah yang terdiri dari 2.028 pulau, distribusi pembangunan yang merata menjadi tugas yang tidak mudah.

Perkembangan Sektor Kesehatan

Pemprov Kepri berkomitmen untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi warganya. Program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 104 ribu penduduk. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua warga, terutama yang berada di daerah terpencil, mendapatkan perhatian kesehatan yang layak.

Selain itu, upaya untuk mengeliminasi TBC dan menangani stunting terus berlanjut. Keberhasilan program-program ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kepri.

Peningkatan Ketenagakerjaan

Dari segi ketenagakerjaan, Provinsi Kepri berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,35 persen. Capaian ini tidak terlepas dari implementasi program link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri, khususnya di sektor galangan kapal.

• Program pelatihan kerja yang terintegrasi dengan industri.
• Pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.
• Kolaborasi antara lembaga pendidikan dan perusahaan.
• Penciptaan lapangan kerja baru di sektor galangan kapal.
• Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan vokasi.

Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan

Pemprov Kepri juga tak lupa memberikan perhatian pada perlindungan sosial. Subsidi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada lebih dari 31 ribu nelayan dan 9 ribu petani. Langkah ini merupakan upaya untuk melindungi pekerja yang tergolong rentan dan menjaga kesejahteraan mereka.

Tantangan Strategis yang Dihadapi

Di tengah berbagai capaian positif, Luki Zaiman Prawira juga mengidentifikasi sejumlah tantangan strategis yang harus dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya adalah tingginya biaya logistik antar-pulau, yang berpengaruh pada kestabilan harga barang dan aksesibilitas layanan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan di pulau-pulau terpencil menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius.

Satu isu lain yang mencolok adalah keberadaan pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan. Hingga tahun 2025, Gugus Tugas TPPO telah menangani lebih dari 5.800 kasus pekerja migran yang bermasalah. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam mengelola keberadaan pekerja migran agar tidak terjebak dalam situasi yang merugikan.

Indeks Pembangunan Manusia dan Angka Kemiskinan

Provinsi Kepulauan Riau juga mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 80,53, tertinggi di luar Pulau Jawa. Selain itu, angka kemiskinan di Kepri menurun menjadi 4,26 persen, yang merupakan yang terendah di Sumatera. Capaian ini menggambarkan kemajuan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah ini.

Harapan dan Dukungan dari Pemerintah Pusat

Luki menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal penguatan anggaran dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Dukungan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di pulau-pulau terdepan dan memastikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pendapat Komisi IX DPR RI

Ketua Tim Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri yang berada di atas rata-rata nasional patut diacungi jempol. Namun, ia juga menyampaikan bahwa kualitas sumber daya manusia tetap menjadi tantangan besar yang perlu diperhatikan.

“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diimbangi dengan peningkatan dalam kualitas SDM. Ini menjadi perhatian serius bagi kami di Komisi IX,” ujarnya. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program prioritas nasional, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat diimplementasikan secara optimal di daerah.

Kondisi Wilayah yang Kompleks

Nihayatul menjelaskan bahwa kompleksitas wilayah Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan dengan banyak jalur perlintasan, termasuk jalur tidak resmi, menimbulkan tantangan tersendiri. “Kondisi ini menciptakan risiko dan persoalan yang harus ditangani secara serius,” imbuhnya.

Dia juga menyoroti dinamika peredaran obat dan makanan, serta tantangan dalam ketenagakerjaan akibat tingginya mobilitas penduduk. Pertambahan penduduk di Kepri tidak hanya disebabkan oleh kelahiran, tetapi juga oleh migrasi dari provinsi lain, yang menambah kompleksitas permasalahan di wilayah ini.

Pentingnya Pengawasan Lintas Sektor

Komisi IX menekankan pentingnya penguatan pengawasan lintas sektor, terutama dalam menangani pekerja migran non-prosedural di wilayah perbatasan. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat regulasi dan koordinasi agar perlindungan pekerja dan sistem ketenagakerjaan di daerah dapat berjalan dengan optimal,” tutup Nihayatul.